Dampak Perjuangan Kaum Sosialis (Part II)

Perjuangan kaum sosialis selain menghasilkan undang-undang ditandai pula dengan hadirnya partai buruh yang menjadi aspirasi dari kaum yang tertindas. Selain itu muncul beberapa dampak lainnya, yang bisa disimak dalam artikel berikut ini.

Lahirnya Partai Buruh

Pada tahun 1824 setelah Combination Laws dicabut muncullah serikat buruh. Pada awal terbentuknya serikat buruh hanya mementingkan agitasi, sehingga terjadi aksi pemogokan yang merugikan mereka sendiri.

Pada tahun 1851 organisasi buruh mulai terorganisir dengan baik yaitu dengan terbentuknya partai buruh “The Amalgamate Society of Labour Party”. Tokoh dan pemimpin partai buruh yang pertama adalah James Keir Hardy.

Saat itu partai buruh bersaing dengan partai konservatif yang anggotanya terdiri dari kaum bangsawan dan kapitalis. Selain itu perjuangan kaum sosialis yang terus menerus menghasilkan perjanjian yang melindungi hak-hak buruh. Beberapa perjanjian dan kesepakatan tersebut adalah:

Catholic Emancipation Bill (1829)

Pada tahun 1829 dibuat reverendum yang berisi mengenai hak yang sama bagi pemeluk agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik menjadi anggota parlemen. Sebelumnya hanya raja, ratu dan perdana menteri yang harus beragama Protestan. Sebelum adanya perjanjian Chatolic Emancipation Bill yang berlaku adalah Test Act (1673 yang isinya menyatakan bahwa orang yang beragama katolik tidak boleh menjadi anggota parlemen.

Reform Bill (1832)

Reform Bill perjanjian yang dibuat pada tahun 1832 berisi mengenai perwakilan yang ada dalam parlemen yang disesuaikan dengan jumlah penduduk, hak pilih yang didasarkan atas pembayaran pajak, serta daerah kosong yang dihapuskan.

Sebelum munculnya perjanjian Reform Bill, proses pemilihan berdasarkan pada daerah atau kota-kota yang memiliki perwakilan di parlemen. Setelah terjadinya revolusi indutri undang-undang mulai berlaku di daerah yang padat penduduknya walaupun tidak memiliki perwakilan dalam parlemen.

Factory Act (1833)

Perjanjian Factory Act ditetapkan pada tahun 1833 oleh pemerintah Inggris, adapun perjanjian tersebut menyangkut hak anak-anak, antara lain adalah:

• Anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun tidak diperbolehkan untuk bekerja sebagai buruh. 
• Anak-anak di atas 9 tahun hanya boleh bekerja selama 9 jam sehari dan 2 jamnya adalah waktu untuk pendidikan yang diberikan oleh majikan.

Factory Arc mengalami perubahan dan semakin luas cakupannya. Tahun 1842 pemerintah memberlakukan larangan bagi anak-anak perempuan bekerja sebagai buruh kasar atau di pertambangan. Pada tahun 1847 jam kerja buruh orang dewasa ditetapkan 10 jam sehari yang sebelumnya sehari 12 jam kerja.

Poor Law (1834)

Kondisi dan keadaan rakyat di Inggris pada tahun 1800-an sangat memprihatinkan. Ketimpangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat sangat jelas terlihat. Banyak rakyat jelata yang tinggal di daerah kumuh sehingga mengakibatkan angka kejahatan semakin meningkat dan terjadi “Carnaval of Crime” yaitu pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh para penganggur yang diakibatkan karena sulitnya mendapatkan makanan dan biaya hidup.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibuatlah “Pool Law” pada tahun 1834 yang isinya mengenai:

• Pembangunan rumah-rumah untuk para pengemis dan pengangguran dan mereka tidak diperbolehkan untuk berkeliaran. 
• Pembangunan tempat perawatan bagi yang sakit. 
• Memberikan bantuan bagi orang yang sudah berusia lanjut yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.